Hukum Kesehatan

§  PENGERTIAN HUKUM KESEHATAN

Hukum Kesehatan (health law) merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi segala peraturan perundang-undangan di sektor pemeliharaan kesehatan.Banyak istilah yang digunakan oleh para pakar, ada yang menyebutnya hukum kedokteran dan hukum medik sebagai terjemahan dari medical law dan droit medical. Para ahli hukum dan dokter yang berasal dari Inggris, Amerika, dan Australia menggunakan istilah medical law, sedangkan mereka yang berasal dari Perancis dan Belgia menggunakan istilah droit medical. Dengan demikian health law diterjemahkan sebagai hukum kesehatan, sedangkan istilah hukum kedokteran tetap digunakan sebagai bagian dari hukum kesehatan yang semula disebut hukum medik.

Menurut Kansil (1989), hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Sedangkan Leenen (dalam Amri Amir, 1999) mengemukakan bahwa hukum kesehatan meliputi semua ketentuan umum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut serta pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu, dan literatur, menjadi sumber hkum kesehatan.

Menurut pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (Perhuki), hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medis nasional/internasional, hukum di bidang kesehatan, jurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran/kesehatan. Sedangkan menurut rumusan Tim Pengkajian Hukum Kedokteran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hukum kesehatan adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya tersebut dalam segala aspeknya, yaitu aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif selain aspek organisasi dan sarana yang harus diperhatikan: Pedoman medis, internasional, hukum kebiasaan, dan hukum otonom di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan dan literatur medis juga merupakan sumber hukum kesehatan.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan pula rumusan dari van der Mijn (Veronica K, 1991) yang menyatakan bahwa hukum kesehatan adalah lembaga peraturan yang langsung berhubungan dengan perawatan kesehatan, sekaligus juga dengan penerapan hukum sipil umum, pidana, dan administarsi. Dengan demikian, hukum kesehatan meliputi seluruh aturan hukum yang berhubungan langsung dengan bidang pemeliharaan kesehatan yakni meliputi hukum medis/kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum rumah sakit, hukum kesehatan lingkungan, hukum kesehatan masyarakat, dan hukum lainnya di sektor kesehatan. Hukum kesehatan mengandung makna pengertian yang lebih luas, sedangkan hukum kedokteran mengandung makna yang lebih sempit, yakni hanya meliputi aturan-aturan hukum yang berkaitan kegiatan pelayanan medik, yaitu hubungan hukum antara dokter dan pasien, antara dokter dan rumah sakit, serta antara rumah sakit dan pasien.

§  SUMBER HUKUM KESEHATAN

Dari berbagai definisi hukum kesehatan sebagaimana yang dikemukakan di atas, sumber hukum kesehatan adalah:

1.    Pedoman internasional. Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian kedokteran, khususnya eksperimen pada manusia, yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan medik (informed consent).

2.    Hukum kebiasaan. Biasanya tidak ditulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. Kebiasaan tertentu telah dilakukan dan pada setiap operasi yang akan dilakukan di rumah sakit harus menandatangani izin operasi, kebiasaan ini kemudian dituangkan ke dalam peraturan tertulis dalam bentuk informed consent.

3.    Jurisprudensi. Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim dalam menghadapi kasus yang sama.

4.    Hukum otonom, suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu ketentuan yang di maksud berlaku hanya bagi anggota profesi kesehatan, misalnya kode etik kedokteran, kode etik keperawatan, kode etik kebidanan,dan kode etik fisioterapi.

5.    Ilmu. Substansi ilmu pengetahuan dari masing-masing disiplin ilmu. Misalnya pemakaian sarung tangan bagi dokter menangani pasien, dimaksudkan untuk mencegah penularan penyakit dari pasien ke dokter tersebut .

6.    Literatur. Pendapat ahli hukum yang berwibawa menjadi sumber hukum kesehatan. Misalnya mengenai pertanggung jawaban hukum (liability), perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter(prolonged arm doctrine).

§  FUNGSI HUKUM

Hukum kesehatan dapat dikelompokkan menjadi perangkat hukum sektoral.Selain hukum sektoral tersebut, terdapat juga perangkat hukum pokok, yang meliputi hukum perdata, pidana, acara pidana, dan lain-lain.

Hukum pokok adalahlex generalis, sedangkan hukum sektoral adalah lex specialis.Meskipun hukum kesehatan (lex specialis) mengatur secara khusus tentang hal yang berkaitan dengan sektor kesehatan, namun hukum tersebut tidak boleh menyimpang dari asas atau prinsip dasar yang terkandung dalam perangkat hukum pokok (lex generalis) yang relevan.

Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya fungsi hukum kesehatan tidak berdiri sendiri.Dalam kondisi hukum kesehatan yang belum lengkap dan belum sempurna, perangkat hukum kesehatan dan hukum pokok dapat memiliki fungsi yang saling melengkapi. Fungsi hukum kesehatan tersebut antara lain:

1.    Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Berdasarkan pengertiannya sebagai peraturan, hukum memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah menjaga ketertiban masyarakat. Pada hal ini, hukum berfungsi sebagai ketentuan yang mengatur perilaku individu dalam bermasyarakat, terkait hal yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pelanggaran terhadap hal yang menjadi ketentuan hukum akan berdampak pada gangguan ketertiban dalam masyarakat. Contoh: Peraturan Daerah (Perda) tentang pembuangan sampah.

2.    Menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Sifat masyarakat yang heteronom dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang beragam sangat berpotensi menimbulkan gesekan yang akan berkembang menjadi sengketa di antara mereka. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan pihak yang salah dan pihak yang benar. Sebagai pedoman dalam sengketa, hukum bersifat independen dan netral sehingga keputusan hukum mengikat pihak yang bersengketa. Akan tetapi, hukum tersebut tidak terikat oleh pihak manapun. Contoh: gugatan malpraktik.

3.    Merekayasa masyarakat (social engineering). Terkadang, dalam masyarakat terjadi peristiwa berikut. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan kemudian ditangkap oleh masyarakat dan langsung dihakimi oleh masyarakat sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya. Contoh lain, dokter/perawat mungkin akan berbeda dalam menangani pasien yang baik dengan pasien yang diketahui sebagai pencuri uangnya pada saat dinas malam di rumah sakit. Dalam hal ini, hukum merekayasa masyarakat agar berpikir dan bertindak secara proporsional.

§  RUANG LINGKUP

Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan advokasi hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

§  ASAS-ASAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

Menurut pasal 2 penjelasan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan  kesehatan. Asas tersebut dilaksanakan melalui upaya kesehatan, sebagai berikut.

1.    Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa.

2.    Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilakukan antara kepentingan individu dan masyarakat antara fisik dan mental serta antara material dan sepiritual.

3.    Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebenarnyabagi kemanusiaan dan prikehidupan yang sehat bagi setiap bagi warga Negara.

4.    Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hokum kepada pemberi dan menerima pelayanan kesehatan.

5.    Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwapembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hokum

6.    Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

7.    Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

8.    Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.